Jawablah pertanyaan langsung dikolom komentar dibawah diawali dengan NAMA DAN NPM !!!!!
- Jelaskan menurut saudara peran dari masing masing input pada sistem politik
- Agar kita mampu menggerakkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan maka kita harus dapat mengarahkan apa bentuk partisipasi yang diharapkan, coba jelaskan.
- Dari ke-5 model partisipasi politik, model mana yang cocok dengan Negara Indonesia, sebutkan alasannya.
21 komentar:
Nama : Ummul Azizah
Npm : 18410014
1. Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Input yang berupa tuntutan berperan sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat (kebutuhan) dalam kajian ini salah satu kelangkaan tersebut adalah kebijakan komunikasi interpersonal. Input tidak akan sampai (masuk) secara baik dalam sistem politik jika tidak terorganisir secara baik. Oleh sebab itu komunikasi politik menjadi bagian penting dalam hal ini. Terdapat perbedaan tipe komunikasi politik di negara yang demokratis dengan negara yang nondemokratis. Tipe komunikasi politik ini pula yang nantinya akan membedakan besarnya peranan dari organisasi politik. Output merupakan keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk. Output sering dimanfaatkan sebagai mekanisme dukungan dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan yang muncul. Sehingga dalam memenuhi tuntutan tersebut perlu adanya dukungan.
2. Untuk dapat menggerakkan partisipasi maka dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam lain hal, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.
Salah satunya yaitu partisipasi dalam pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk pembuatan keputusan secara politis. Dalam lain hal, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.
3. Dari ke-5 model partisipasi politik, model yang cocok dengan Negara Indonesia yaitu demokrasi liberal. alasannya karena dalam demokrasi liberal terdapat beberapa hal yang sama dengan model partisipasi di Indonesia yaitu melibatkan masyarakat untuk berperan dalam partisipasi politik.
Nama : Novia Randi Pratiwi
NPM : 18410012
Jawaban No. 1
Input pada sistem politik yaitu demand, sumber daya, dan dukungan. Yang memiliki peran sebagai berikut :
- Demand (tuntutan). Demand dibuat individu atau kelompok sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai sebagai bagian dari kebijakan. Demand timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok setelah memperoleh respons dari adanya peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang ada dilingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara atau daerah. tuntutan-tuntutan ini bisa berasal dari sistem politik itu sendiri (misalnya dari anggota birokrasi atau pejabat pemerintah dan anggota dprd) atau berasal dari luar sistem politik (misalnya dari anggota masyarakat, kelompok kepentingan, dan sebagainya). Suatu sistem politik akan menyerap pelbagai macam tuntutan (baik dari dalam maupun luar), dan dapat terjadi bahwa diantara tuntutan-tuntutan tersebut tidak relevan atau bertentangan satu-sama lainnya, dalam hal seperti itu maka diperlukan pengaturan terhadap tuntutan-tuntutan tersebut dan memaksakan pengaturan itu kepada pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan agar supaya tuntutan-tuntutannya dapat dikonversikan (diproses) di dalam sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan.
- Sumber daya. Sumber daya membantu pemerintah merespon terhadap permintaan atau kebutuhan yang ada. Sistem politik yang terdiri dari badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, anggota-anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (golongan elit), struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan dan sebagainya semuanya berinteraksi dalam mermuskan suatu kebijakan.
- Dukungan. Dukungan mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem politik. Dukungan bisa berupa dukungan masyarakat melalui sistem partai politik atau dukungan berupa kesediaan untuk membayar pajak. Dukungan diperlukan untuk menunjang tuntutan-tuntutan yang telah dibuat tadi. apabila sistem politik telah berhasil membuat keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan tadi maka implementasi keputusan akan semakin mudah dilakukan. menerima keputusan, mematuhi undang-undang, membayar pajak dan sebagainya adalah merupakan wujud dari pemberian dukungan.
Jawaban No. 2
Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat mampu menggerakkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain :
- Partisipasi secara langsung : berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung. Contohnya, dengan komunikasi individual dengan pejabat politik, atau dengan mengajukan petisi kepada pemerintah.
- Partisipasi secara tidak langsung : yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan. Contohnya, dengan kampanye, diskusi kelompok, dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
Jawaban No. 3
Model partisipasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan individual dalam menentukan pilihan politik. Tujuannnya adalah untuk memberikan batasan kepada pemerintah agar tidak melanggar hak-hak individual maupun kemerdekaan. Alasannya ialah :
- Memberi kebebasan kepada rakyat. Karena salah satu tujuan demokrasi liberal adalah untuk memberikan kebebasan kepada rakyat dalam menentukan pandangan politik.
- Membatasi pemerintah untuk tidak otoriter.
- Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Rakyat diberikan kebebasan untuk berkarya sehingga muncullah inovasi baru.
- Memajukan perekonomian negara. Dalam sistem demokrasi liberal ini rakyat diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di daerahnya, sehingga meningkatkan daya saing tiap daerah, dan bisa jadi pemicu pertumbuhan ekonomi negara.
Nama : Yayang Suci Tamara
NPM : 18410002
1. Peran Input Sistem Politik Indonesia meliputi :
1. Sosialisasi Politik
------> Sosialisasi Politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini.
2. Rekruitmen Politik
-------> Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan,pertemuan,dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang kan melakukan aktifitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan.
3.Artikulasi Kepentingan
-------> Artikulasi kepentingan merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan.
4. Agregasi Kepentingan
-------> Agregasi Kepentingan merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan,lembaga-lembaga atau organisasi-prganisasi lainnya
5. Komunikasi Politik
-------> Komunikasi politik mengacu pada bagaimana suatu sistem meyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik
2. Contoh partisipasi terhadap kebijakan publik :
- Ikut memilih dalam pemilihan umum
- Aktif dalam partai politik
- Aktif dalam bergerak dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- ikut serta dalam demonstrasi.
Pembahasan:
Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.” Partisipasi politik merupakan bagian dari budaya politik. Tingkat kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang berkembang. Menjadi pemilih dan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum adalah contoh partisipasi politik. Semakin tinggi persentasi pemilih yang menggunakan haknya dan memilih (voter turn out) menunjukkan partisipasi yang tinggi.
------- Contoh lain partisipasi politik adalah aktif dalam kelompok penekan (pressure group) seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang memperjuangkan kebijakan tertentu dalam pemerintah.Partisipasi yang tinggi dalam suatu masyarakat akan menjadikan terbentuknya budaya politik partisipatif. Sebaliknya partisipasi yang rendah akan menimbulkan budaya politik apatis.Selain itu, penyampaian pendapat di depan umum, yang biasa disebut dengan demonstrasi juga merupakan bentuk partisipasi politik. Misalnya, demontrasi menentang penggusuran atau mendukung kebijakan pemerintah.
3. Di Indonesia sendiri, partisipasi politik ini terus diupayakan oleh pemerintah. Namun nyatanya belum semua masyarakat terlibat dalam partisipasi politik ini. Mereka yang terlibat pun banyak untuk yang lebih memilih terlibat dalam cara pasif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga Indonesia yang golput atau masuk dalam golongan putih yang tidak mau menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum maupun daerah. dari 5 model partisipasi politik yang ada di slide materi menurut saya model partisipasi yang cocok untuk si Indonesia adalah Sistem Demokrasi Sosial ( Liberal Democratic ) yang dimana Negara Indonesia adalah salah satu negara yang mementingkan masyarakat.Sebab dengan besarnya partisipasi masyarakat, politik dan kebijakan yang ada akan lebih sesuai dengan keadaan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat sehingga setiap masalah dapat diselesaikan dengan lebih terbuka dan lebih mudah untuk menjadi negara yang maju.
NAMA : MELA ALDINI
NPM : 18410009
Assalamu’alaikum wr wb, izin menjawab pak
1.Jelaskan menurut saudara peran dari masing masing input pada sistem politik?
Jawab :
Dalam sistem politik, input diperlukan sebagai sumber energi dalam sistem politik. Input dalam sistem politik ada tiga yaitu demand, sumber daya dan dukungan. Ketiga nya memiliki peran sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup aspek hidup.
1.Demand, Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem. Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, ada kebutuhan yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Hal terpenting yang harus dipelajari agar sebuah tuntutan dapat sampai secara baik masuk ke dalam sistem politik adalah cara penyampaian dan peranan komunikasi politik, termasuk agen yang menyampaikan tuntutan tersebut.
2.Sumber daya, dimana fungsinya ialah membantu pemerintah merespon terhadap permintaan/kebutuhan yang ada tersebut.
3.Dukungan, tidak semata-mata berupa dukungan yang tampak dari luar, namun juga dukungan yang berupa pandangan atau suasana pikiran. Suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap, kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Dukungan pula dapat berupa dukungan masyarakat melalui sistem partai politik atau dukungan berupa kesediaan untuk membayar pajak. Hal ini dapat berupa kesetiaan pada partai sampai dengan semangat patriotisme.
2.Agar kita mampu menggerakkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan maka kita harus dapat mengarahkan apa bentuk partisipasi yang diharapkan, coba jelaskan.
Jawab :
Bentuk Partisipasi dalam pembuatan kebijakan terbagi menjadi 2 :
1). Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung.
2). Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan.
3.Dari ke-5 model partisipasi politik, model mana yang cocok dengan Negara Indonesia, sebutkan alasannya.
Jawab :
Dari ke-5 model partisipasi politik, yang cocok dengan negara Indonesia dan paling banyak kemiripan dengan keadaan di negara ini ialah system Demokrasi Liberal, dimana keanekaragaman persaingan antara sector swasta dan public misalnya dalam asuransi Kesehatan. Di system ini pula mengikutsertakan masyarakat dalam setiap mengambil keputusan. Sama dengan slogan dimana dari rakyat, oleh rakyat an untuk rakyat. Karena jika Sistem Egalitarian-Authoritarian kurang cocok di Indonesia karena paham ini menganut kesamaan, kemudian Sistem Traditional – Inegalitarian kurang cocok di indonesia karena menganut system kerajaan, dan Rezim Populist kurang cocok karen pada system ini kepemimpinan harus sesuai dengan keinginan penguasa artinya kepentingan rakyat tidak lebih penting.
Nama : Leni wardani
Npm : 18410007
Jawaban
1. Menurut saya peran dari masing - masing input pada sistem politik ada dua jenis yaitu input tuntutan dan input dukungan, kedua jenis inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus di proses oleh sistem politik, dan merupakan energi yang senantiasa dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup sistem politik. Adapun input yang berupa tuntutan yang berasal dari lingkungan atau eksternal, dimana kita memandang lingkungan bukan hanya sekedar kumpulan peritiwa yang campur baur melainkan memandang sebagai sistem yang dengan mudah kita bisa membedakan dengan sistem yang lainnya yang selain itu dapat mempengaruhi pembentukan tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik. Sedangkan input tuntutan yang berasal dari internal, suatu tuntutan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan politik diantara anggota-anggota sistem politik itu sendiri sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu.
2. Maksudnya adalah untuk membentuk partisipasi yang diharapkan kita harus dapat memilih atau mengarahkan bentuk partisipasi dalam kebijakan yang sesuai salah satu pasivasi yang diharapkan yaitu bentuk partisipasi masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya dalam hal ini masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan, pemerintah atau pejabat secara langsung. Sedangkan partisipasi tidak langsung itu melalui kegiatan politik, yang ditunjukan pada mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan.
3.Dari ke 5 model partisipasi politim, model yang cocok untuk Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan individual dalam menentukan pilihan politik. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan kepada pemerintah agar tidak melanggar hak hak individual maupun kemerdekaan. Alasan mengapa pada saat itu Indonesia pernah menganut sistem demoktasi liberal karena pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
NAMA : Yossi Feranda Sani
NPM : 18410017
1. Fungsi Input Sistem Politik Indonesia meliputi :
1. Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini.
2. Rekruitmen Politik Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan,pertemuan,dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang kan melakukan aktifitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan.
3. Artikulasi Kepentingan Artikulasi kepentingan merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan.Cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan cara mengartikulasikan semua kepentingannya kepada badan politik pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan,biasanya kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik yang duduk dalam Dewan Perwakilan yang dapat menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan massa pendukungnya.
4. Agregasi Kepentingan Agregasi Kepentingan merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan,lembaga-lembaga atau organisasi-prganisasi lainnya.Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif .
5. Komunikasi Politik Komunikasi politik mengacu pada bagaimana suatu sistem meyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik.Komunikasi politik terjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan itu nantinya akan mendapat dukungan dari masyarakat.
2. Bentuk partisipasi dalam kebijakan ada dua yaitu partisipasi langsung berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung sedangkan partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik yang diajukan pada mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan .
3. Dari ke 5 model partisipasi politim, model yang cocok untuk Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan individual dalam menentukan pilihan politik. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan kepada pemerintah agar tidak melanggar hak hak individual maupun kemerdekaan. Alasan mengapa pada saat itu Indonesia pernah menganut sistem demoktasi liberal karena pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
NAMA : Yossi Feranda Sani
NPM : 18410017
1. Fungsi Input Sistem Politik Indonesia meliputi :
1. Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini.
2. Rekruitmen Politik Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan,pertemuan,dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang kan melakukan aktifitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan.
3. Artikulasi Kepentingan Artikulasi kepentingan merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan.Cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan cara mengartikulasikan semua kepentingannya kepada badan politik pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan,biasanya kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik yang duduk dalam Dewan Perwakilan yang dapat menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan massa pendukungnya.
4. Agregasi Kepentingan Agregasi Kepentingan merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan,lembaga-lembaga atau organisasi-prganisasi lainnya.Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif .
5. Komunikasi Politik Komunikasi politik mengacu pada bagaimana suatu sistem meyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik.Komunikasi politik terjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan itu nantinya akan mendapat dukungan dari masyarakat.
2. Bentuk partisipasi dalam kebijakan ada dua yaitu partisipasi langsung berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung sedangkan partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik yang diajukan pada mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan .
3. Dari ke 5 model partisipasi politim, model yang cocok untuk Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan individual dalam menentukan pilihan politik. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan kepada pemerintah agar tidak melanggar hak hak individual maupun kemerdekaan. Alasan mengapa pada saat itu Indonesia pernah menganut sistem demoktasi liberal karena pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
Nama : Nanik Sawitri
Npm : 18410011
1. Fungsi Input Sistem Politik Indonesia meliputi :
- Sosialisasi Politik
Sosialisasi Politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini.
- Rekruitmen Politik
Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan,pertemuan,dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang kan melakukan aktifitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan.
- Artikulasi Kepentingan
Artikulasi kepentingan merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan.Cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan cara mengartikulasikan semua kepentingannya kepada badan politik pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan,biasanya kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik yang duduk dalam Dewan Perwakilan yang dapat menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan massa pendukungnya.
- Agregasi Kepentingan
Agregasi Kepentingan merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan,lembaga-lembaga atau organisasi-prganisasi lainnya.Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif .
- Komunikasi Politik
Komunikasi politik mengacu pada bagaimana suatu sistem meyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik.Komunikasi politik terjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan itu nantinya akan mendapat dukungan dari masyarakat.
2.bentuk partisipasi dalam kebijakan ada dua yaitu partisipasi langsung berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung sedangkan partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik yang diajukan pada mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan .
3. Dari ke 5 model partisipasi politim, model yang cocok untuk Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan individual dalam menentukan pilihan politik. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan kepada pemerintah agar tidak melanggar hak hak individual maupun kemerdekaan. Alasan mengapa pada saat itu Indonesia pernah menganut sistem demoktasi liberal karena pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
Nama : Yulia Minda Sari
NPM : 18410018
Mata Kuliah : Politik dan Kebijakan Kesehatan
1. Peran masing-masing input dari Sistem Politik yaitu :
-Demand = dibuat individu atau kelompok sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai sebagai bagian dari kebijakan.
-Sumber daya = membantu pemerintah merespon terhadap permintaan/kebutuhan yang ada.
-Dukungan mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem politik= Dukungan bisa berupa dukungan masyarakat melalui sistem partai politik atau dukungan berupa kesediaan untuk membayar pajak.
-Demand, Sumber dan dukungan = merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup aspek hidup
2.Bentuk partisipasi bisa secara langsung atau pun tidak langsung:
-Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung.
-Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan.
3.Menurut saya yang cocok dengan Sistem Politik untuk Indonesia yaitu Sistem Demokrasi Liberal karena Demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya jumlah kelompok yang mengambil bagian dalam kebijakan publik, Demokrasi liberal menyediakan banyak saluran untuk keikutsertaan masyarakat, melalui partai politik, masyarakat di ikut sertakan dalam pemilu, interest group, serta media massa yang bebas.
Nama : Herna Riana Dewi
Npm : 18410005
1. Peran Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata, salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan. Dukungan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaab sistem politik agar tetap terus beralan.
2. Bentuk partisipasi masyarakat yang bisa diharapkan yaitu: - Parisipasi dalam bentuk langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan seperti pemerintah atau pejabat secara langsung.
- Partisipasi dalam bentuk tidak langsung, yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintah dan pemegang kebijakan.
3. Menurut Brondel pada tahun 1990, sistem politik dibedakan menjadi 5 yaitu:
-Liberal-democratic
-Egalitarian-authoritarian
-Traditional-inegalitarian
-Populist
-Authoritarian-Inegalitarian
Menurut saya, model sistem politik yang cocok untuk Indonesia adalah Liberal-democratic. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana kekuasaan penuh ada di rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Nama : Yulia Minda Sari
NPM : 18410018
Mata Kuliah : Politik dan Kebijakan Kesehatan
1. Peran masing-masing input dari Sistem Politik yaitu :
-Demand = dibuat individu atau kelompok sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai sebagai bagian dari kebijakan.
-Sumber daya = membantu pemerintah merespon terhadap permintaan/kebutuhan yang ada.
-Dukungan mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem politik= Dukungan bisa berupa dukungan masyarakat melalui sistem partai politik atau dukungan berupa kesediaan untuk membayar pajak.
-Demand, Sumber dan dukungan = merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup aspek hidup
2.Bentuk partisipasi bisa secara langsung atau pun tidak langsung:
-Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung.
-Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan.
3.Menurut saya yang cocok dengan Sistem Politik untuk Indonesia yaitu Sistem Demokrasi Liberal karena Demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya jumlah kelompok yang mengambil bagian dalam kebijakan publik, Demokrasi liberal menyediakan banyak saluran untuk keikutsertaan masyarakat, melalui partai politik, masyarakat di ikut sertakan dalam pemilu, interest group, serta media massa yang bebas.
Nama : Wiwit Putri Indriani
Npm : 18410016
1. Jelaskan menurut anda peran dari masing masing input pada sistem pokitik?
Jawaban :
Peran Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata, salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan. Dukungan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaab sistem politik agar tetap terus beralan.
2.agar kita mampu menggerakan partisipas dalam pembuatan kebijakan maka kiga harus dapat mengarahkan apa bentuk partisipasi yang diharapkan,jelaskan?
Jawaban :
Bentuk partisipasi masyarakat yang bisa diharapkan yaitu: - Parisipasi dalam bentuk langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan seperti pemerintah atau pejabat secara langsung.
- Partisipasi dalam bentuk tidak langsung, yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintah dan pemegang kebijakan.
3. Dari ke 5 model partisipasi politik, model.mana yang cocok dengan negara indonesia, sebutkan alasanya.
Jawaban :
Menurut Brondel pada tahun 1990, sistem politik dibedakan menjadi 5 yaitu:
-Liberal-democratic
-Egalitarian-authoritarian
-Traditional-inegalitarian
-Populist
-Authoritarian-Inegalitarian
Menurut saya, model sistem politik yang cocok untuk Indonesia adalah Liberal-democratic. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana kekuasaan penuh ada di rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Nama : Wiwit Putri Indriani
Npm : 18410016
1. Jelaskan menurut anda peran dari masing masing input pada sistem pokitik?
Jawaban :
Peran Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata, salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan. Dukungan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaab sistem politik agar tetap terus beralan.
2.agar kita mampu menggerakan partisipas dalam pembuatan kebijakan maka kiga harus dapat mengarahkan apa bentuk partisipasi yang diharapkan,jelaskan?
Jawaban :
Bentuk partisipasi masyarakat yang bisa diharapkan yaitu: - Parisipasi dalam bentuk langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan seperti pemerintah atau pejabat secara langsung.
- Partisipasi dalam bentuk tidak langsung, yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilihan atau pembentukan perwakilan pemerintah dan pemegang kebijakan.
3. Dari ke 5 model partisipasi politik, model.mana yang cocok dengan negara indonesia, sebutkan alasanya.
Jawaban :
Menurut Brondel pada tahun 1990, sistem politik dibedakan menjadi 5 yaitu:
-Liberal-democratic
-Egalitarian-authoritarian
-Traditional-inegalitarian
-Populist
-Authoritarian-Inegalitarian
Menurut saya, model sistem politik yang cocok untuk Indonesia adalah Liberal-democratic. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana kekuasaan penuh ada di rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Nama : Rifda Aulia Zahrah
NPM : 18410013
1. Demand, sumber dan dukungan merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup askpek hidup.
2. Partisipasi dan potensi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan public tergantung pada sejarah ngri, kedaulatan nasional, system politik, tingkat stabilitas, dan sebagainya.
Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau tidak langsung.
• Pastisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah,saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pmerintah atau pejabat secara langsung.
• Partisipasi tidak langsung, yaitu melalui kegiatan politik, yaitu ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan.
3. System demokrasi liberal pernah digunakan diindoneisia. Pada 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani Demokrasi Liberal. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia.tetapi, model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia pada saat itu.
System demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik.
Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya. Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer. Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi Liberal berakhir pada 1959 dan Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Nama : Rifda Aulia Zahrah
NPM : 18410013
1. Demand, sumber dan dukungan merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup askpek hidup.
2. Partisipasi dan potensi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan public tergantung pada sejarah ngri, kedaulatan nasional, system politik, tingkat stabilitas, dan sebagainya.
Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau tidak langsung.
• Pastisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah,saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pmerintah atau pejabat secara langsung.
• Partisipasi tidak langsung, yaitu melalui kegiatan politik, yaitu ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan.
3. System demokrasi liberal pernah digunakan diindoneisia. Pada 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani Demokrasi Liberal. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia.tetapi, model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia pada saat itu.
System demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik.
Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya. Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer. Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi Liberal berakhir pada 1959 dan Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Nama : Rifda Aulia Zahrah
NPM : 18410013
1. Demand, sumber dan dukungan merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup askpek hidup.
2. Partisipasi dan potensi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan public tergantung pada sejarah ngri, kedaulatan nasional, system politik, tingkat stabilitas, dan sebagainya.
Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau tidak langsung.
• Pastisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah,saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pmerintah atau pejabat secara langsung.
• Partisipasi tidak langsung, yaitu melalui kegiatan politik, yaitu ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan.
3. System demokrasi liberal pernah digunakan diindoneisia. Pada 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani Demokrasi Liberal. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia.tetapi, model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia pada saat itu.
System demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik.
Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya. Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer. Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi Liberal berakhir pada 1959 dan Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
NAMA : indi iskayasi
NPM :18410006
tugas
1. Demand dibuat individu atau kelompok sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai sebagai bagian dari kebijakan.
Sumber daya membantu pemerintah merespon terhadap permintaan/kebutuhan yang ada.
Dukungan mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem politik. Dukungan bisa berupa
dukungan masyarakat melalui sistem partai politik atau dukungan berupa kesediaan untuk membayar pajak.
Demand, Sumber dan dukungan merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup aspek hidup
2. Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau pun tidak langsung.
Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung.
Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan.
3. dari ke 5 model partisipasi politim asi yang paling coocok diindonesia adalah siistim demokrasi liberal .demokrasi liberal adalah sistem pemerintah yang memberikan kebebasan individual dalam menentukan pilihan politik.tujuan nya adalahuntuk memberikan batasan kepada pemerintah agar tidak melanggar hak hak individual maupun kemerdekaan .Demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya jumlah kelompok yang mengambil bagian dalam kebijakan publik
Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liberal ditandai dengan keanekaragaman persaingan sektor swasta dan publik
Demokrasi liberal menyediakan banyak saluran untuk keikutsertaan masyarakat, melalui: partai politik,
pemilu, interest group, dan media massa yang bebas.
Model ini dianut negara Negara Eropa Barat dan Amerika Utara, Jepang dan India dan excommunist negara Eropa Timur dan Afrika .
Negara federal seperti Amerika Serikat mempercayakan hampir seluruhnya pada pasar untuk penyediaan pelayanan kesehatan
Nama : M.Sarwono
Npm: 18410010
1. Sistem Demokrasi Liberal ditandai dengan diambilnya kebijakan publik oleh kelompok atau individu adanya persaingan keanekaragaman oleh sektor swasta maupun publik dan demokrasi liberal ini juga menyediakan banyak saluran untuk masyarakat ikut serta dalam mengambil kebijakan dengan melalui partai politik.
Sistem Egalitarian Authoritarian Dalam sistem ini masyarakat menuntut untuk ikut serta dalam kebijakan pemerintah untuk mendorong terjadinya Revolusi sistem egalitarian autora terjun kebijakan Ketenagakerjaan nya dikembangkan oleh sistem jaminan sosial yang menjamin pendidikan kesehatan perawatan anak dan jaminan hari tua pengen setan juga dibiayai oleh sektor publik atau pemerintah karena merupakan dianggap hak asasi manusia dan sistem egalitarian authoritarian ini membuat struktur masyarakatnya menjadi lebih birokratis dibanding demokrasi liberal namun partisipasi masyarakat yang lebih besar mengakibatkan ketidakstabilan dan mempengaruhi kebijakan.
Sistem Traditional Inegalitarian sistem ini sangat sedikit dianut di dunia yang modern saat ini karena merupakan sistem tradisional oligarchy atau kerajaan dan menganut ketidaksamaan atau in quality karena rajanya sebagai penentu kebijakan tunggal tidak ada pemilihan kepemimpinan hanya sedikit peluang untuk partisipasi masyarakat dan kebijakan kesehatan yang tergantung pada sektor swasta maupun pelayanan kesehatan sebagian besar berada di kota dan relatif kurang berkembang contoh negaranya seperti Saudi Arabia atau Nepal.
Rezim Populist sistem politiknya di atas pihak yang dominan atau tunggal yang sebagian besar merupakan nasionalis karena aku yang bilang cenderung diselaraskan sesuai dengan keinginan penguasa dan peluang untuk partisipasi masyarakat diatur melalui gerakan massa berhubungan dengan partai politik yang tunggal dan kebijakan kesehatannya dominan oleh sektor swasta dan peningkatan sistem pembiayaan pengobatan.
Sistem Authoritarian Inegalitarian sistem pencatatan terhadap politik dikurangi menjadi minimum dan bahkan kepercayaan yang tersebar luas di antara penguasa penguasa atau politik dapat dihapuskan dan diganti oleh administrasi dan manajemen dimensi authoritarianism dengan bermacam-macam penindasan kan ada jam ini dibentuk sebagai reaksi atas terjadinya demokrasi liberal.
2. Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau pun tidak langsung.
Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung.
Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan.
Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat sesuai dengan dasar negara pancasila dan UUD 1945, tidak menyimpang dengan peraturan undang-undang, dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.
3. Dari ke 5 model partisipasi politim, model yang cocok untuk Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan individual dalam menentukan pilihan politik. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan kepada pemerintah agar tidak melanggar hak hak individual maupun kemerdekaan. Alasan mengapa pada saat itu Indonesia pernah menganut sistem demoktasi liberal karena pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
nama : agung rizki himawan
npm : 18410003
1. Demand, sumber dan dukungan merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup askpek hidup.
2. Partisipasi dan potensi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan public tergantung pada sejarah ngri, kedaulatan nasional, system politik, tingkat stabilitas, dan sebagainya.
Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau tidak langsung.
• Pastisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah,saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pmerintah atau pejabat secara langsung.
• Partisipasi tidak langsung, yaitu melalui kegiatan politik, yaitu ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintah dan kebijakan.
3. System demokrasi liberal pernah digunakan diindoneisia. Pada 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani Demokrasi Liberal. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia.tetapi, model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia pada saat itu.
System demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik.
Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya. Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer. Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi Liberal berakhir pada 1959 dan Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Nama : Meilani Ferlisa
NPM : 18410008
1.Masing-masing input dalam sistem politik tersebut memiliki peran yaitu berisi masukan yang berfungsi sebagai energi atau bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik. Baik input yang terdapat di dalam sistem politik yang berasal dari lingkungan sistem politik maupun berasal dari dalam sistem politik itu sendiri, juga input-input tersebut dapat Berfungsi untuk berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja, proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan yang ada.
2.Yang dapat kita lakukan agar mampu menggerakkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan yaitu melalui partisipasi langsung , karna dalam partisipasi langsung masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung untuk dapat sama-sama menentukan kebijakan apa yang tepat untuk masyarakat.
3.Menurut saya, Model partisipasi yang cocok untuk indonesia adalah Sistem Demokrasi Liberal karena dalam Demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya jumlah kelompok yang mengambil bagian dalam kebijakan publik serta Demokrasi liberal juga menyediakan banyak saluran untuk keikutsertaan masyarakat, melalui: partai politik, jadi masyarakat bisa lebih banyak ikut berpartisipasi secara langsung dalam menentukan kebijakan yang tepat dan sesuai atas keinginan dari masyarakat.
JAWABAN YANG BENAR :
1. Demand dibuat individu atau kelompok sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai sebagai bagian dari kebijakan.
Sumber daya membantu pemerintah merespon terhadap permintaan/kebutuhan yang ada.
Dukungan mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem politik. Dukungan bisa berupa dukungan masyarakat melalui sistem partai politik atau dukungan berupa kesediaan untuk membayar pajak.
Demand, Sumber dan dukungan merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup aspek hidup
2. Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau pun tidak langsung.
Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung.
Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan.
3. Bentuk atau Model partisipasi EGALITARIAN TETAPI TIDAK AUTHORITARIAN, Karena Indonesia menganut faham kesamaan hak dan kebebasan tetapi TIDAK MUTLAK.
DEMOKRASI LIBERAL tidak cocok di Indonesia karena Indonesia mempunyai dasar negara PANCASILA dimana sila pertama adalah Ketuhanan YME, sedangkan demokrasi liberal kebebasan mutlak untuk berpartisipasi termasuk TIDAK BERAGAMA.
Posting Komentar